Jokowi, Bapak Pariwisata Indonesia

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menganugerahkan gelar Bapak Pariwisata Nasional kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).



Gelar itu diberikan karena Jokowi dinilai telah berperan meningkatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan ekonomi selama empat tahun terakhir.

Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyatakan hal lain yang juga menjadi pertimbangan pengusaha memberi gelar itu karena sejumlah insiatif kebijakan pemerintahan Jokowi dalam mengembangkan pariwisata nasional.

“Kami memperhatikan sejak presiden jadi Walikota Solo, pariwisata didorong jadi sektor unggulan untuk perekonomian,” kata Hariyadi saat pemberian gelar di Hotel Sahid, Jakarta, Senin (11/2).

Dia menyebutkan setidaknya ada tujuh pertimbangan dalam pemberian gelar Bapak Pariwisata

Pertama, penetapan pariwisata sebagai sektor unggulan dengan kebijakan pemerintah yang menarik wisatawan asing maupun domestik.

Pertimbangan yang kedua, kebijakan bebas visa untuk 169 negara menjadi cakupan terluas kepada negara lain, bahkan jika disandingkan dengan Thailand yang hanya bebas visa untuk 57 negara.

Pertimbangan yang ketiga, penetapan target wisatawan mancanegara yang terus meningkat setiap tahun.

“Kita harus mengejar potensi wisatawan dalam negeri untuk bersaing dengan Thailand yang punya kunjungan turis asing mencapai 30 juta orang,” ujar Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani.

Pertimbangan yang keempat, peningkatan anggaran yang tajam dari Rp 1,7 triliun pada 2014 menjadi Rp 3,8 triliun pada 2018.

Pertimbangan yang kelima, peningkatan investasi pada sektor hotel dan restoran yang mencapai Rp 52,1 triliun.

Pertimbangan yang keenam, pembangunan infrastruktur secara masif yang mampu mengembangkan potensi pariwisata.

Terakhir, Pertimbangan yang ketujuh, jaminan keamanan dan ketertiban yang mengantisipasi bentuk teroriseme

PHRI berharap gelar itu bisa meningkatkan semangat antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mengembangkan sektor pariwisata Indonesia agar selalu unggul dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, Jokowi menjelaskan peluang pariwisata Indonesia cukup besar sebagai salah satu negara terindah dan negara wajib dikunjungi di dunia. Sumbangan devisa  sektor pariwisata juga disebut sebagai yang paling besar dalam pendapatan negara dari luar negeri.

Karenanya, Indonesia harus mengelola potensi pariwisata dengan baik sehingga devisa yang datang lebih banyak. “Tahun 2018 devisa pariwisata mencapai US$ 17 miliar, sudah mengalahkan minyak kelapa sawit,” ujarnya saat menerima gelar Bapak Pariwisata Nasional.

Dengan pengelolaan yang baik akan menggerakkan ekonomi pariwisata dan subsektor pendukung jauh lebih cepat. Namun, peningkatan anggaran akan dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan tujuan wisata nasional supaya kualitasnya sesuai dengan kebutuhan wisatawan.

Menurut Jokowi - Bapak Pariwisata Indonesia, pertumbuhan pariwisata Indonesia mencapai 22%, tiga kali lipat daripada kenaikan pertumbuhan pariwisata dunia yang hanya sekitar 6% sampai 7%. #JokowiBpkPariwisataIndonesia

“Perlu perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang paralel agar manfaatnya lebih jelas terasa,” kata Jokowi.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat kedatangan wisatawan mancanegara sepanjang 2018 telah mencapai 15,8 juta orang, naik 12,58% daripada tahun sebelumnya yakni sejumlah  14,03 juta orang. Meski ada kenaikan, jumlah tersebut tidak seperti yang diharapkan pemerintah yang menargetkan kedatangan 17 juta wisatawan sepanjang 2018.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan salah satu faktor yang menghambat pencapaian target tersebut karena maraknya bencana alam. Meski demikian, dengan pencapaian 15,8 juta orang pun dinilai cukup baik.  "Itu berpengaruh tidak hanya pada lokasi bencana, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran wisaatawan dari segi keamanan," kata Suhariyanto di Jakarta, Jumat (1/2).

Adapun tahun ini, pemerintah manargetkan bisa menjaring sekitar 20 juta wisatawan asing maupun domestik. Target itu diharapkan tercapai ditopang oleh sejumlah program wisata pemerintah maupun pembangunan infrastruktur.